Morallampung - Pemerintah Provinsi Lampung mulai mempercepat digitalisasi transaksi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperbaiki pelayanan publik yang selama ini dinilai belum optimal.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyebut besarnya aktivitas ekonomi di Lampung belum sepenuhnya berdampak terhadap penerimaan daerah karena sistem transaksi dan pengawasan masih lemah.
Menurut Mirza, perputaran uang di Lampung pada 2025 mencapai Rp 528 triliun. Namun PAD yang berhasil dikumpulkan baru berkisar Rp 8,5 triliun hingga Rp 10 triliun atau belum mencapai 5 persen.
“Ini yang harus kita benahi bersama melalui digitalisasi,” kata Mirza saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung di Mahan Agung, Bandar Lampung, Senin (25/5/2026).
Mirza menilai masih banyak kebocoran penerimaan daerah yang terjadi akibat pelayanan dan sistem pembayaran yang belum sepenuhnya terdigitalisasi.
Ia mencontohkan sektor pariwisata Lampung yang mencatat 27 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2025 dengan perputaran ekonomi mencapai Rp 55,5 triliun.
Dari angka tersebut, potensi pajak hotel dan restoran diperkirakan bisa mencapai Rp 1,6 triliun. Namun realisasi penerimaan daerah dari sektor itu masih berada di bawah Rp 700 miliar.
“Ini artinya masih banyak kebocoran. Ketika sistem pembayaran dan transaksi didigitalisasi, potensi penerimaan daerah akan meningkat signifikan,” ujarnya.
Untuk mempercepat transformasi digital, Pemprov Lampung kini mengembangkan aplikasi “Lampung-In” yang disiapkan menjadi super app pelayanan publik dan transaksi daerah.
Aplikasi tersebut akan mengintegrasikan berbagai layanan, mulai dari pengaduan masyarakat, pembayaran pajak daerah, pembayaran Samsat, hingga laporan pelayanan publik.
Mirza mengatakan digitalisasi pelayanan juga penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menurutnya, selama ini laporan masyarakat kerap lambat ditindaklanjuti karena sistem birokrasi yang belum terintegrasi.
“Kalau laporan masyarakat baru ditindaklanjuti 15 hari sampai dua bulan, lama-lama masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah,” kata dia.
Melalui sistem digital, Pemprov Lampung menargetkan waktu respons pengaduan masyarakat dapat dipercepat maksimal dua kali 24 jam.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan digitalisasi bukan sekadar mengubah transaksi tunai menjadi non tunai, tetapi bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan.
Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota memperluas penggunaan pembayaran non tunai, mulai dari pasar tradisional, UMKM, angkutan umum hingga fasilitas kesehatan.
“Kita perlu satu layanan digital yang terintegrasi agar masyarakat tidak bingung. Tidak perlu masing-masing daerah membuat banyak aplikasi sendiri-sendiri,” ujar Jihan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, mengatakan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk menekan kebocoran dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Bimo, digitalisasi pasar dan destinasi wisata menjadi sektor potensial yang dapat mendongkrak PAD jika diterapkan secara konsisten.
Pemprov Lampung juga mencatat peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dari sebelumnya sekitar 44 persen menjadi 66,5 persen setelah layanan Samsat diperluas dan dipermudah melalui sistem digital.(*)
