Morallampung - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD 2027 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (13/4/2026).
Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya forum strategis perencanaan pembangunan tersebut. Kegiatan ini dihadiri perwakilan pemerintah pusat, Forkopimda, serta kepala daerah se-Lampung.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan pembangunan Lampung harus bertumpu pada penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Ia menyebut sekitar sepertiga PDRB Lampung ditopang sektor tersebut, dengan jutaan masyarakat menggantungkan hidup di dalamnya.
“Sekitar sepertiga PDRB Lampung ditopang sektor pertanian,” ujarnya.
Ia menjelaskan, luas lahan pertanian di Lampung mencapai sekitar 1,8 juta hektare dengan komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong. Namun, selama puluhan tahun, sistem ekonomi pertanian dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada petani.
Harga komoditas yang fluktuatif serta rantai pasok yang panjang membuat pendapatan petani relatif kecil. Sebelum adanya intervensi kebijakan harga, pendapatan petani padi hanya berkisar Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta per bulan, bahkan petani singkong sekitar Rp1 juta per bulan.
Kondisi tersebut berdampak pada tingginya angka kemiskinan di pedesaan dan rendahnya kemampuan fiskal daerah. Gubernur menyebut rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah wilayah hanya berkisar 3 hingga 10 persen dari APBD.
Menurutnya, ketimpangan ekonomi antara desa dan kota juga semakin terlihat, di mana perputaran uang lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan.
Namun, intervensi pemerintah pusat melalui kebijakan harga komoditas mulai menunjukkan dampak positif. Harga gabah yang dijaga di kisaran Rp6.500 per kilogram mampu meningkatkan pendapatan petani menjadi Rp3 juta hingga Rp4 juta per bulan.
Selain itu, ketersediaan pupuk yang lebih baik turut mendorong peningkatan produksi pertanian hingga sekitar 14 persen. Dampaknya, aktivitas ekonomi di daerah ikut meningkat, termasuk penjualan kendaraan yang naik hingga 20 persen dalam beberapa bulan terakhir.
Pemprov Lampung juga menyiapkan berbagai program turunan untuk memperkuat kebijakan tersebut, salah satunya melalui program pupuk organik cair di desa yang ditargetkan menjangkau seluruh desa pada 2027.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian hingga 15 persen. Selain itu, pemerintah juga mendorong hilirisasi komoditas melalui penyediaan fasilitas pengering (dryer) di desa-desa.
Gubernur menyebut kebutuhan dryer di Lampung mencapai sekitar 500 unit guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian serta mengurangi distribusi bahan mentah.
“Dengan dryer, jagung tidak lagi dijual dalam kondisi basah sehingga harga jual bisa lebih tinggi,” jelasnya.
Di sisi lain, penguatan sumber daya manusia juga menjadi perhatian melalui pelatihan vokasi dan mobil training unit di desa. Program ini bertujuan menciptakan tenaga kerja terampil yang mampu mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah.
Bahkan, pemerintah juga membuka peluang kerja luar negeri melalui program vokasi migran dengan target pengiriman tenaga kerja ke Jepang dalam beberapa tahun ke depan.
Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung hingga 8 persen, sejalan dengan target pembangunan nasional.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menekankan pentingnya Musrenbang sebagai forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
Ia menyebut Musrenbang tidak hanya menjadi agenda tahunan, tetapi juga momentum evaluasi capaian pembangunan serta penajaman kebijakan tahun ketiga RPJMD.
“Perencanaan dan pendanaan harus terpadu agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas, Kurniawan Ariadi, menyoroti pentingnya akselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global.
Ia menyebut target pertumbuhan ekonomi nasional diarahkan mencapai 6,3 hingga 7,5 persen pada 2027 sebagai langkah menuju 8 persen pada 2029. Menurutnya, pertumbuhan tersebut harus berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan penguatan industri.
Di sisi legislatif, Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, mengungkapkan terdapat 483 usulan masyarakat yang dihimpun sebagai pokok-pokok pikiran DPRD.
Ia mengapresiasi sinergi perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, namun menekankan perlunya pembahasan lebih mendalam untuk menggali potensi daerah.
Giri juga menyoroti pentingnya penyelesaian proyek strategis nasional, khususnya irigasi Bendungan Way Sekampung dan Margatiga yang dinilai berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian.
Menurutnya, persoalan irigasi masih menjadi kendala utama, mulai dari banjir saat musim hujan hingga kekeringan di musim kemarau.
Musrenbang ini menjadi forum strategis dalam menyatukan arah pembangunan antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif guna mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung.
Dengan sinergi tersebut, diharapkan kebijakan yang dirumuskan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ekonomi desa, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Lampung.(*)
