Morallampung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mengawal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 agar lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026 yang digelar di Balai Keratun, Senin (13/4/2026).
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, hadir bersama jajaran pimpinan DPRD lainnya. Kehadiran legislatif dalam forum ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan, sekaligus memastikan arah kebijakan pembangunan selaras dengan aspirasi masyarakat.
Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) yang dihimpun dari seluruh kabupaten/kota di Lampung. Tercatat sebanyak 483 usulan masyarakat masuk sebagai bahan strategis dalam penyusunan RKPD 2027.
Mayoritas aspirasi tersebut berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar, terutama pengelolaan sumber daya air yang berdampak langsung pada sektor pertanian.
Ketua DPRD Lampung menegaskan, persoalan banjir saat musim hujan dan kekurangan air saat kemarau masih menjadi persoalan utama di sejumlah daerah. Karena itu, diperlukan langkah penanganan yang komprehensif melalui pembangunan dan optimalisasi sistem irigasi.
“Permasalahan utama ada pada sistem saluran air, sehingga penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi,” ujar Giri.
Selain itu, DPRD juga menyoroti percepatan pembangunan infrastruktur strategis seperti Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Margatiga yang dinilai penting untuk mendukung ketahanan pangan daerah.
DPRD turut mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang yang difasilitasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai forum strategis dalam menyinergikan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menyebut Musrenbang menjadi instrumen penting dalam memastikan keterpaduan perencanaan pusat dan daerah.
Ia menjelaskan, arah kebijakan pembangunan ke depan difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi ekonomi, pembangunan kewilayahan, hingga percepatan pengentasan kemiskinan.
Di sisi lain, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah dengan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Menurutnya, dukungan kebijakan serta pembangunan infrastruktur menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan Musrenbang ini juga dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, unsur Forkopimda, bupati dan wali kota se-Lampung, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Melalui forum ini, DPRD Lampung menegaskan akan terus mengawal seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan, agar hasilnya tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.(*)
