Morallampung - Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyoroti persoalan irigasi dan ratusan usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026, Senin (13/4/2026).
Dalam forum tersebut, Giri mengungkapkan terdapat 483 usulan masyarakat yang telah dihimpun sebagai pokok-pokok pikiran DPRD Lampung. Ia menilai, usulan tersebut mencerminkan kebutuhan riil masyarakat yang harus menjadi prioritas dalam penyusunan RKPD 2027.
Menurutnya, meski sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah berjalan baik, pembahasan lebih mendalam tetap diperlukan untuk menggali potensi daerah secara maksimal.
“Perlu pembahasan lebih intensif agar usulan yang ada benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Giri juga menyoroti pentingnya penyelesaian proyek strategis nasional, khususnya terkait irigasi Bendungan Way Sekampung dan Margatiga. Ia menilai, persoalan irigasi masih menjadi kendala utama sektor pertanian di Lampung.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan ketimpangan produksi, di mana wilayah tertentu mengalami banjir saat musim hujan, sementara daerah lain justru kekeringan saat musim kemarau.
Ia berharap pemerintah pusat melalui Bappenas dapat memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian infrastruktur irigasi tersebut.
Menanggapi hal itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa penguatan ekonomi desa menjadi kunci dalam mendorong pemerataan pembangunan di Lampung.
Ia menyebut sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah, dengan kontribusi sekitar sepertiga terhadap PDRB dan menyerap jutaan tenaga kerja.
Namun demikian, Gubernur mengakui sistem ekonomi pertanian selama ini belum sepenuhnya berpihak kepada petani, terutama akibat fluktuasi harga dan panjangnya rantai distribusi.
Sebagai solusi, pemerintah mendorong berbagai program, mulai dari stabilisasi harga komoditas, peningkatan ketersediaan pupuk, hingga penguatan hilirisasi melalui penyediaan fasilitas pengering (dryer) di desa.
Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan melalui pelatihan vokasi dan mobil training unit guna menciptakan tenaga kerja terampil di sektor pertanian dan pengolahan hasil.
“Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa menjadi kunci utama untuk memperkuat ekonomi daerah,” tegasnya.
Dengan sinergi antara legislatif dan eksekutif tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan Lampung ke depan mampu menjawab persoalan mendasar, khususnya di sektor pertanian, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.(*)
