Morallampung — Pemerintah Provinsi Lampung mulai merumuskan langkah strategis menghadapi dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Salah satu fokus utama yang dibahas adalah skema kebijakan untuk mengantisipasi dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
Hal tersebut dibahas dalam rapat pembahasan rancangan awal Perubahan RKPD 2026 dan prioritas pelaksanaan APBD 2026 yang digelar di Bandar Lampung, Rabu (25/3/2026). Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah perangkat daerah terkait, termasuk Bappeda dan BPKAD Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Marindo menegaskan pemerintah daerah harus menyiapkan langkah mitigasi yang terukur dan adaptif terhadap perkembangan situasi global. Menurutnya, konflik internasional, khususnya di Timur Tengah, dapat memicu ketidakpastian ekonomi yang berdampak hingga ke daerah.
“Kita harus menyiapkan berbagai bentuk mitigasi terhadap situasi global yang berkembang akibat dampak dari konflik Timur Tengah. Bappeda dan BPKAD perlu melihat kondisi secara komprehensif untuk menentukan langkah apa saja yang bisa kita lakukan,” ujarnya.
Ia juga menekankan kebijakan yang disusun harus mampu melindungi masyarakat dari potensi tekanan ekonomi, tanpa menambah beban baru bagi masyarakat.
Selain itu, Marindo memastikan langkah penyesuaian anggaran tidak boleh mengganggu program prioritas daerah. Program strategis seperti hilirisasi, peningkatan produksi pertanian, program Desaku Maju, hingga pembangunan infrastruktur tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah.
“Program prioritas harus tetap berjalan. Kita tidak ingin upaya antisipasi ini justru menghambat agenda pembangunan yang sudah direncanakan, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (*)
