 |
| Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar bersama stakeholder povinsi Lampung turun ke titik kebakaran di sekitar TNWK, Senin (24/8/2026) |
Morallampung — Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar turun langsung meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Braja Harjosari, Kabupaten Lampung Timur, Minggu (23/8/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan cepat sekaligus mencegah api meluas dan masuk ke kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK).
Kehadiran Ahmad Giri Akbar menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur terkait dalam menangani karhutla yang berada di sekitar kawasan konservasi.
Selain memastikan proses pemadaman, DPRD juga menyoroti pentingnya langkah pencegahan agar kobaran api tidak merambat ke kawasan TN Way Kambas yang menjadi habitat berbagai satwa dilindungi, termasuk gajah sumatera.
Penanganan karhutla di wilayah tersebut menjadi perhatian serius karena kondisi vegetasi yang kering membuat api berpotensi kembali menyala meski kobaran utama telah berhasil dipadamkan.
Sementara itu, pemerintah pusat turut memperkuat penanganan karhutla di Lampung. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pemadaman dan penambahan dukungan peralatan, termasuk pompa air serta armada udara untuk membantu proses pemadaman dan pendinginan.
Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan TNI juga menyiagakan Tim Alfa untuk membantu menjangkau titik api yang sulit diakses.
Tim tersebut memiliki kemampuan mobilitas tinggi dan didukung personel dengan kemampuan terjun bebas militer untuk menembus wilayah yang terisolasi.
Penguatan personel dan peralatan tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus mempersempit peluang api menyebar ke kawasan konservasi.
Pemerintah bersama Forkopimda Lampung juga diminta tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah desa yang berbatasan langsung dengan kawasan TN Way Kambas.
Upaya pencegahan menjadi penting agar karhutla tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap permukiman warga, lahan pertanian dan perkebunan, serta habitat satwa di kawasan konservasi. (*)
