Morallampung - Anggota DPRD Provinsi Lampung Daerah Pemilihan VII (Lampung Tengah), I Made Suarjaya (IMS), angkat bicara terkait permasalahan yang tengah dihadapi PT Sugar Group Companies (SGC), perusahaan yang wilayah operasionalnya mencakup sebagian daerah pemilihannya.
IMS menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mengomentari aspek keputusan hukum yang telah diambil pemerintah. Ia menyatakan kepercayaannya bahwa keputusan tersebut telah melalui mekanisme dan koridor hukum yang berlaku.
“Saya tidak ingin mengomentari keputusan hukumnya, karena saya meyakini pemerintah telah mengambil keputusan sesuai dengan koridor yang berlaku,” ujar IMS, Jumat (23/1/2026).
Namun demikian, IMS menyampaikan kegelisahannya terhadap nasib para pekerja yang selama ini menggantungkan kehidupan ekonomi mereka pada PT SGC.
“Yang menjadi kegelisahan saya adalah bagaimana pemerintah memastikan nasib para pekerja. Saya berharap PT SGC tidak mengambil langkah-langkah yang justru dapat merugikan masa depan para karyawan,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat dari wilayah terdampak, IMS meminta Pemerintah Daerah Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang untuk segera melakukan langkah mitigasi guna mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat keputusan tersebut.
“Pemda Lampung Tengah dan Tulang Bawang harus segera mengambil langkah mitigasi. Bersama Pemerintah Provinsi Lampung, harus ada langkah konkret untuk menghadapi dampak kurang baik yang mungkin muncul,” tambahnya.
IMS juga mengingatkan bahwa Provinsi Lampung memiliki pengalaman sejarah terkait perusahaan besar yang pernah berjaya, namun ketika permasalahannya tidak ditangani secara bijak, justru meninggalkan dampak sosial yang luas bagi masyarakat.
“Lampung pernah punya perusahaan udang terbesar di Asia Tenggara, tetapi karena permasalahannya tidak dapat diselesaikan dengan baik, akhirnya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Saya berharap hal itu tidak terulang,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, IMS menegaskan harapannya agar kepentingan masyarakat, khususnya para pekerja, menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah yang diambil.
"Harapan saya, masyarakat—terutama karyawan—harus diselamatkan dan tidak menjadi korban,” pungkas IMS. (C1/red)
