Morallampung – Langit siang di depan Kantor Pemerintah Provinsi Lampung tampak sedikit menggelap, Senin (15/6/2026).
Namun, mendung itu tak mampu meredam semangat ratusan mahasiswa yang datang membawa suara, harapan, dan kegelisahan atas berbagai persoalan yang mereka nilai semakin dekat dengan kehidupan masyarakat.
Setelah berjam-jam berdiri di bawah terik yang berganti mendung, berorasi, dan menghadapi situasi yang sempat memanas, Aliansi Lampung Tarik Mandat akhirnya membubarkan diri.
Tetapi kepulangan mereka bukan akhir dari gerakan.
Sebelum meninggalkan lokasi, massa menyampaikan satu pesan yang menggantung di udara siang itu: mereka akan kembali.
Bagi para mahasiswa, aksi ini bukan sekadar turun ke jalan. Ini adalah cara mereka menyampaikan keresahan tentang biaya hidup, pendidikan, hingga masa depan yang mereka anggap harus diperjuangkan bersama.
“Kami akan kembali dengan gelombang massa yang lebih besar apabila tuntutan yang kami sampaikan tidak didengar dan ditindaklanjuti,” tegas Jenderal Lapangan Aliansi Lampung Tarik Mandat, M. Tarehsyah.
Aksi tersebut mempertemukan berbagai elemen mahasiswa dalam satu barisan. Mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa KBM Universitas Lampung, Kesatuan Aksi Mahasiswa UIN Lampung, Keluarga Mahasiswa Itera, hingga elemen Cipayung Plus seperti PMII, HMI, GMKI, IMM, KAMMI, dan LMND.
Di tengah teriakan tuntutan dan kibaran spanduk, mereka membawa sejumlah isu yang menurut mereka perlu mendapat perhatian pemerintah.
Pendidikan menjadi salah satu sorotan utama. Massa mendesak agar pendidikan menjadi prioritas melalui sistem yang lebih terbuka, ilmiah, dan terjangkau. Mereka juga menyoroti kenaikan harga bahan pokok serta bahan bakar minyak yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Selain itu, mahasiswa menyampaikan tuntutan terkait evaluasi sejumlah program pemerintah, revisi Undang-Undang Polri, penghentian praktik militerisme di ranah sipil, penerapan regulasi pajak kekayaan, serta penegakan hak asasi manusia yang dinilai harus semakin berkeadilan.
Suasana sempat menegang ketika massa meminta akses masuk ke halaman kantor pemerintahan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Aparat keamanan yang berjaga menahan akses tersebut dan situasi memicu ketegangan singkat.
Meski demikian, saat langkah kaki mulai menjauh dari gerbang kantor gubernur, satu hal masih tertinggal—keyakinan bahwa suara yang mereka bawa belum selesai disampaikan.
Bagi mahasiswa yang hadir siang itu, demonstrasi bukan tentang siapa yang paling keras berteriak. Tetapi tentang memastikan bahwa kegelisahan mereka tidak hilang sebelum didengar. (rip)
