Morallampung - Pemerintah Provinsi Lampung resmi menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan asal Malaysia, Citaglobal Berhad dalam pengembangan sektor energi terbarukan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding/MoU) antara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Executive Chairman & President Citaglobal Berhad, Mohamad Norza Zakaria di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Rabu (13/5/2026).
Dalam kerja sama tersebut, kedua pihak akan melakukan tiga kajian utama, yakni pengelolaan sampah menjadi energi atau waste-to-energy, pengembangan biomassa dari limbah industri, serta proyek tenaga surya.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah memfokuskan arah pembangunan pada hilirisasi komoditas pertanian yang didukung infrastruktur konektivitas.
Menurutnya, Lampung memiliki keunggulan strategis berupa pelabuhan dalam, jaringan jalan tol, hingga rencana pengembangan jalur kereta api untuk mendukung investasi dan distribusi industri.
“Ke depan, Provinsi Lampung akan fokus menjadi lumbung energi, terutama energi terbarukan. Kami memiliki potensi floating solar di tiga bendungan dengan kapasitas mencapai 150 sampai 200 MW per bendungan, serta potensi pemanfaatan limbah pangan untuk bio-energy,” kata Mirza.
Selain energi terbarukan, Pemprov Lampung juga menawarkan peluang investasi rehabilitasi mangrove di wilayah Lampung Timur.
Program tersebut ditujukan untuk memulihkan kawasan tambak tidak produktif sekaligus menciptakan potensi ekonomi baru melalui karbon kredit.
“Konsep rehabilitasi ini memberikan lima manfaat, yaitu memulihkan ekosistem, mengembalikan mata pencaharian 20.000 petani tambak, penyerapan karbon dioksida, penahan abrasi, serta meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Mohamad Norza Zakaria menyambut baik kerja sama tersebut dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti kajian teknis proyek dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
Ia mengatakan, seluruh proses pengembangan proyek nantinya akan dilakukan sesuai prosedur dan persetujuan kementerian terkait di tingkat pusat. (red)
