Morallampung – Pengamat Ekonomi dan Keuangan UIN Raden Intan Lampung, Dr. Suhendar, menilai instruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh perguruan tinggi menjadi mitra strategis pemerintah daerah merupakan langkah visioner dalam memperkuat pembangunan ekonomi nasional dari daerah.
Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar kerja sama administratif antara kampus dan pemerintah daerah, melainkan upaya membangun ekosistem pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, inovasi, dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Selama ini pembangunan ekonomi daerah masih menghadapi persoalan klasik, yakni rendahnya sinkronisasi antara kebutuhan dunia kerja, kebijakan pemerintah, dan output pendidikan tinggi,” ujar Suhendar dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).
Ia menjelaskan, banyak daerah memiliki potensi ekonomi besar, tetapi belum berkembang optimal karena keterbatasan SDM yang kompeten dan siap terjun ke sektor strategis daerah.
Menurutnya, perguruan tinggi kini tidak cukup hanya menjadi tempat menghasilkan lulusan akademik, tetapi harus menjadi pusat pencetak SDM yang siap pakai, adaptif terhadap kebutuhan industri, dan mampu mendukung transformasi ekonomi daerah.
“Di era persaingan ekonomi modern, daerah tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan SDM unggul yang mampu mengelola sektor keuangan, industri, digitalisasi usaha, hingga ekonomi syariah,” katanya.
Suhendar menilai salah satu sektor yang membutuhkan dukungan SDM profesional ialah industri perbankan syariah. Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, termasuk di Lampung, dinilai cukup pesat dan perlu diimbangi dengan tenaga kerja yang memiliki kompetensi akademik, pemahaman syariah, kemampuan digital, serta keterampilan praktis.
Ia mengatakan perguruan tinggi dapat menjawab kebutuhan tersebut melalui kurikulum yang terintegrasi dengan dunia industri..
“Kampus harus mampu menyiapkan lulusan yang tidak hanya memahami teori ekonomi dan keuangan syariah, tetapi juga siap bekerja di sektor perbankan syariah, fintech syariah, hingga audit dan akuntansi syariah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah daerah menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat penyedia SDM strategis melalui program magang terintegrasi, laboratorium praktik industri, sertifikasi kompetensi, serta kerja sama dengan dunia usaha dan perbankan.
Menurutnya, kolaborasi kampus dan pemerintah daerah juga penting dalam memperkuat pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, seperti membantu UMKM naik kelas, mendampingi digitalisasi usaha masyarakat, memperkuat tata kelola koperasi syariah, hingga meningkatkan literasi keuangan masyarakat desa.
“Pembangunan daerah tidak boleh hanya berbasis anggaran, tetapi juga harus berbasis kualitas manusia,” kata dia.
Ia juga menilai dunia pendidikan tinggi perlu lebih adaptif terhadap perubahan industri dan kebutuhan pasar kerja. Kurikulum, kata dia, tidak boleh terlalu teoritis dan harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi praktis, kemampuan teknologi, komunikasi, serta kepemimpinan.
Suhendar menambahkan, kemitraan strategis antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dapat memperkuat daya saing daerah di tengah kompetisi ekonomi global.
“Daerah yang memiliki SDM unggul akan lebih mudah menarik investasi, memperkuat sektor industri, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujarnya.
Ia berharap kerja sama antara kampus dan pemerintah daerah tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman semata, tetapi diwujudkan dalam program konkret yang terukur dan berkelanjutan.
“Jika sinergi ini dijalankan serius, perguruan tinggi akan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memperkuat ekonomi daerah,” tandasnya.(*)
