Morallampung - Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto, mendukung wacana Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga tenor 40 tahun yang tengah didorong pemerintah.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk memiliki rumah dengan cicilan yang lebih ringan.
“Kalau kami melihatnya itu hal yang baik juga. Karena memperluas kesempatan masyarakat untuk memiliki rumah,” ujar Joko Suranto usai agenda penanaman 1.000 pohon di Taman Kehati Kota Baru, Kamis (7/5/2026).
Ia menjelaskan, kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) saat ini dinilai belum mampu mengejar pertumbuhan kebutuhan hidup masyarakat. Dengan tenor KPR yang lebih panjang, maka angsuran bulanan menjadi lebih kecil sehingga masyarakat memiliki ruang keuangan untuk kebutuhan lain.
“Misalnya punya pendapatan Rp3 juta, angsurannya Rp1,2 juta. Ketika ada kebutuhan mendadak seperti anak sakit atau sekolah tentu berat. Kalau tenornya 40 tahun, cicilan bisa turun jadi Rp800 ribu atau Rp600 ribu, sehingga masih ada space,” katanya.
Menurut Joko, skema tersebut juga dapat menjaga kesehatan pembiayaan perbankan dan menekan risiko kredit macet atau non-performing loan (NPL).
Namun demikian, ia menilai realisasi program KPR 40 tahun masih memerlukan sinkronisasi sejumlah regulasi dari berbagai pihak, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia hingga perbankan.
“Ada empat pihak yang harus sinkron, mulai dari aturan sertifikat, ketentuan OJK, BI sampai operasional perbankannya,” ujarnya.
Joko mengatakan, kebijakan KPR 40 tahun sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto terkait target pembangunan 3 juta rumah.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyasar penyediaan hunian, tetapi juga menjadi instrumen peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
“Rumah itu indikator kesehatan masyarakat. Jadi keberpihakan Presiden ini harus diakomodasi dengan sistem yang terukur agar daya dorong masyarakat mengakses rumah semakin besar,” katanya.
Selain itu, REI juga mendukung rencana pembangunan kawasan residensial di sekitar kawasan industri. Selama ini, menurut Joko, kawasan industri belum terintegrasi dengan kawasan hunian pekerja sehingga memicu kemacetan dan biaya hidup tambahan.
“Kalau kawasan industri dipersiapkan kawasan residennya, buruh bisa lebih hemat, tidak menimbulkan traffic dan intervensi pemerintah juga lebih mudah,” jelasnya.
Ia menambahkan, konsep tersebut juga akan mempermudah pemerintah dalam penyediaan fasilitas pendidikan, pasar hingga layanan publik karena terpusat di satu kawasan.
Dalam kesempatan itu, Joko juga menanggapi tawaran investasi dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada para pengembang. Ia menilai Lampung memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor properti dan bisnis.
“Saya baru tahu ternyata Lampung nomor tiga pertumbuhannya di Sumatera. Ini peluang besar karena Lampung adalah bibirnya Pulau Jawa,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan REI tetap akan melakukan berbagai kajian dan mitigasi risiko sebelum mengambil keputusan investasi.
“Setiap keputusan harus ada mitigasi risiko, mulai dari kebijakan, pasar hingga hukum,” tandasnya. (*)
