Morallampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan digitalisasi transaksi daerah menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mempercepat pelayanan publik di Provinsi Lampung.
Hal itu disampaikan Gubernur Mirza saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung di Mahan Agung, Bandar Lampung, Senin (25/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Mirza menyoroti besarnya potensi ekonomi Lampung yang belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi pendapatan daerah.
Menurutnya, struktur ekonomi Lampung saat ini masih ditopang sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
“Sektor primer menyerap hampir dua juta tenaga kerja dan menjadi sumber penghidupan bagi sekitar enam hingga tujuh juta masyarakat Lampung,” ujar Mirza.
Ia mengungkapkan nilai komoditas sektor primer Lampung diperkirakan mencapai hampir Rp150 triliun, dengan total perputaran uang sepanjang 2025 mencapai Rp528 triliun.
Namun, PAD Lampung disebut baru berada di kisaran Rp8,5 triliun hingga Rp10 triliun atau belum mencapai lima persen dari total aktivitas ekonomi daerah.
“Masyarakat ingin fasilitas publik lebih baik, mulai dari sekolah, jalan hingga pusat pelayanan ekonomi. Tetapi kemampuan fiskal daerah masih terbatas,” katanya.
Mirza menilai salah satu penyebab rendahnya PAD ialah belum optimalnya digitalisasi transaksi daerah yang menyebabkan potensi kebocoran pendapatan masih terjadi.
Ia mencontohkan sektor pariwisata Lampung pada 2024 yang mencatat sekitar 27 juta wisatawan dengan perputaran ekonomi mencapai Rp55,5 triliun.
Dari angka tersebut, potensi tambahan pajak PB1 diperkirakan mencapai Rp1,6 triliun, tetapi realisasi penerimaan pajaknya masih di bawah Rp700 miliar.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Lampung kini tengah mengembangkan super app “Lampung-In” yang akan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah.
Aplikasi tersebut nantinya mencakup pembayaran PAD dan pajak daerah, layanan Samsat, hingga sistem pelaporan masyarakat.
“Selain meningkatkan pendapatan daerah, digitalisasi juga diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik dan respons pemerintah terhadap keluhan masyarakat,” ujarnya.
Mirza juga menyoroti lambatnya birokrasi dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.
Menurutnya, laporan warga kepada organisasi perangkat daerah (OPD) kerap membutuhkan waktu hingga dua bulan untuk diproses.
“ETPD bukan sekadar mengubah transaksi menjadi digital, tetapi juga membangun transparansi dan integritas tata kelola keuangan daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan HLM TP2DD menjadi momentum memperkuat sinergi dan kolaborasi pembangunan daerah melalui sinkronisasi peta jalan serta rencana aksi ETPD di Lampung.
“Hari ini kita berdiskusi tentang bagaimana membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat sasaran, bermanfaat, dan bersih dari korupsi,” kata Jihan.
Ia menyebut transformasi digital merupakan langkah strategis untuk membangun tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.
Meski demikian, Jihan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi digitalisasi, mulai dari kebiasaan masyarakat menggunakan uang tunai hingga keterbatasan infrastruktur internet di sejumlah wilayah.
Pertemuan tersebut turut dihadiri kepala daerah kabupaten/kota se-Lampung, perwakilan Bank Indonesia, Bank Lampung, Kanwil DJPb Lampung, kepala OPD Pemprov Lampung, serta instansi terkait lainnya. (*)
