Morallampung – Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan skema kemitraan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan lembaga ekonomi desa guna mengoptimalkan dampak ekonomi dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Satgas MBG Lampung, Saiful, mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung gubernur yang menekankan pentingnya kemitraan berkelanjutan, bukan sekadar hubungan transaksional dalam pemenuhan kebutuhan dapur MBG.
“Ke depan, kemitraan ini akan dipandu melalui pendampingan dari OPD terkait. Ini menjadi tugas kami agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya petani,” ujar Saiful dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan, skema tersebut akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, hingga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai bagian dari rantai pasok bahan pangan.
Setiap SPPG ditargetkan menjalin kerja sama dengan minimal satu lembaga ekonomi desa. Langkah ini diharapkan mampu mendorong perputaran anggaran MBG yang mencapai sekitar Rp1,2 triliun per bulan dari 1.220 dapur MBG di Lampung agar lebih terasa di tingkat desa.
“SPPG membutuhkan bahan pangan, sementara lembaga ekonomi desa dapat memasok dari usaha mereka. Dengan begitu, perputaran uang terjadi di daerah setempat,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuski, menilai program MBG memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah jika dikelola secara optimal.
“Ini menjadi insentif fiskal yang signifikan di tengah efisiensi birokrasi. Dana Rp1,1 triliun per bulan harus dimanfaatkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat,” kata Basuski.
Ia menegaskan pentingnya keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok MBG agar efek pengganda ekonomi dapat dirasakan lebih luas.
“Mayoritas masyarakat Lampung adalah petani. Jika diarahkan dengan baik, dampaknya akan sangat besar. Jangan sampai justru didominasi produk dari luar daerah,” tegasnya.
Basuski juga mendorong dapur MBG berperan sebagai agregator yang menyerap hasil produksi petani, peternak, serta pelaku UMKM lokal.
“Ekosistem ekonomi lokal harus dilibatkan secara menyeluruh, mulai dari koperasi, UMKM, petani hingga peternak. Dapur MBG harus menjadi penghubung yang menghimpun dan menyalurkan hasil produksi masyarakat,” tandasnya.(*)
