Morallampung - Hujan deras yang mengguyur Kota Bandar Lampung kembali memicu banjir di sejumlah wilayah, Selasa (14/5/2026) malam.
Peristiwa ini tak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga merenggut satu korban jiwa, yakni Dewi Melani, warga Kelurahan Garuntang, Kecamatan Bumi Waras.
Di tengah duka dan kepanikan warga, sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung, khususnya Komisi III yang membidangi pembangunan, infrastruktur, dan lingkungan hidup, justru menuai sorotan tajam.
Tidak terlihat adanya langkah cepat, rapat darurat, maupun pernyataan resmi sebagai bentuk respons terhadap bencana yang terus berulang tersebut.
Padahal, secara fungsi dan tugas pokok, DPRD memiliki peran strategis dalam pengawasan, legislasi, serta penganggaran.
Ironisnya, hingga kini belum terlihat adanya alokasi anggaran yang optimal dan terarah untuk penanganan banjir yang kian menjadi momok tahunan bagi masyarakat.
Padahal sejak Januari - April 2026 ini setidaknya ada 3-4 korban jiwa yang meninggal karena banjir.
Sejumlah awak media yang mencoba meminta keterangan dari anggota dewan pun harus gigit jari.
Tidak ada satu pun pernyataan tegas yang disampaikan.
Bahkan, kondisi ruang Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung tampak lengang.
Hanya satu anggota yang terlihat berada di ruangan, namun enggan memberikan komentar saat dimintai tanggapan.
Situasi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Apakah para wakil rakyat tersebut memilih diam karena tidak memiliki solusi, atau justru kehilangan kepekaan terhadap penderitaan warga?
Banyak yang menilai, sikap diam DPRD sangat kontras dengan perilaku mereka saat masa kampanye.
Kala itu, para legislator tampil lantang, seolah mampu menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk banjir.
Kini, ketika bencana benar-benar terjadi dan menelan korban jiwa, publik justru disuguhi keheningan dari lembaga yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat.
“Kalau sudah begini, kami harus mengadu ke siapa lagi? Setiap hujanderas banjir, tapi tidak pernah ada solusi nyata,” keluh salah satu warga terdampak.
Banjir yang terus berulang tanpa penanganan serius seakan menjadi bukti lemahnya sinergi antara perencanaan dan pengawasan.
Minimnya langkah konkret dari DPRD juga mempertegas dugaan bahwa persoalan banjir belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan daerah.
Masyarakat kini tidak hanya membutuhkan bantuan saat bencana datang, tetapi juga komitmen nyata dari para pemangku kebijakan untuk menghadirkan solusi jangka panjang.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan semakin terkikis.
Dan pertanyaan yang terus menggema di tengah masyarakat pun semakin keras: masihkah DPRD berpihak pada rakyat, atau sekadar hadir saat butuh suara?. (*)
