Morallampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya hilirisasi komoditas dan penguatan kedaulatan pangan sebagai kunci mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Hal itu disampaikannya saat menerima kegiatan Praktek Kerja Dalam Negeri (PKDN) Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg ke-35 Tahun 2026 di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Polri, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi inklusif.
Dalam paparannya, Gubernur Mirza menekankan bahwa Lampung sejak lama memiliki posisi strategis dalam jalur perdagangan. Ia menyebut, sejak era Kerajaan Sekala Brak hingga masa pelayaran Cheng Ho, Lampung telah menjadi bagian penting dalam jaringan perdagangan internasional.
“Sumatera sebagai pusat produksi dan Jawa sebagai pusat konsumsi menjadikan Lampung berada di posisi kunci dalam rantai pasok nasional,” ujarnya.
Ia juga memaparkan potensi besar sektor pertanian dan perkebunan Lampung dengan luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, yang didominasi tanaman pangan seperti padi, jagung, dan singkong. Lampung bahkan dikenal sebagai salah satu pengekspor kopi terbesar di Indonesia serta produsen nanas dunia.
Namun, Gubernur Mirza mengakui masih adanya tantangan dalam rantai distribusi yang panjang dan belum berpihak kepada petani.
“Ketimpangan harga antara tingkat petani dan konsumen menjadi salah satu penyebab kemiskinan di pedesaan,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi mulai membaik setelah adanya kebijakan nasional yang mendorong kenaikan harga gabah dan jagung, yang berdampak pada peningkatan pendapatan petani hingga dua kali lipat.
Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Lampung kini mendorong hilirisasi melalui program “Desaku Maju”, salah satunya dengan pembangunan fasilitas pengering hasil pertanian di tingkat desa.
“Dengan pengeringan di desa, nilai tambah bisa langsung dinikmati petani,” ujarnya.
Selain itu, pengembangan pupuk organik berbasis limbah desa juga terus digalakkan guna mendukung produktivitas pertanian berkelanjutan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Di sektor energi, Lampung dinilai memiliki potensi besar, mulai dari panas bumi, tenaga surya, hingga bioenergi berbasis singkong. Pemerintah daerah pun tengah membuka berbagai hambatan investasi guna mengoptimalkan potensi tersebut.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa peran negara sangat penting dalam mengatur tata niaga agar distribusi manfaat ekonomi lebih merata.
“Selama ini pemerintah terlalu fokus pada APBD, padahal sebagian besar ekonomi ada di sektor riil. Negara harus hadir sebagai regulator agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas,” pungkasnya.
Sementara itu, Chuszaini Patoppoi menyampaikan bahwa kegiatan PKDN Sespimti Polri bertujuan memperkuat kapasitas kepemimpinan strategis dalam mendukung agenda nasional, khususnya kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi inklusif.
Ia menjelaskan, selama di Lampung para peserta telah melakukan berbagai kegiatan, mulai dari kunjungan ke Pelabuhan Panjang, diskusi dengan stakeholder seperti Bank Indonesia, OJK, Bulog, dan BPS, hingga peninjauan ke lapas perempuan untuk melihat potensi UMKM warga binaan.
“Kami melihat Lampung memiliki potensi luar biasa, baik di sektor pangan maupun ekonomi kreatif. Ini menjadi bahan pembelajaran penting dalam merumuskan kebijakan strategis ke depan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan Polri dan TNI dalam mendukung program pertanian sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. (*)
