Morallampung - Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan realisasi Program Kelas Migran Vokasi sebagai langkah strategis menyiapkan generasi muda yang siap bersaing di pasar kerja internasional. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan program tersebut harus mulai berjalan dan menghasilkan pemberangkatan peserta pada tahun 2026.
Penegasan itu disampaikan saat Jihan memimpin rapat koordinasi kesiapan Program Kelas Migran Vokasi di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (31/3/2026). Rapat tersebut melibatkan berbagai pihak, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Lampung, Bank Lampung, hingga Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Jepang.
Dalam rapat tersebut, Jihan menegaskan bahwa program ini bukan sekadar rencana, melainkan harus segera direalisasikan dengan target yang jelas. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat mengawal prosesnya secara serius, mulai dari tahap pelatihan hingga penempatan kerja.
“Program ini harus dieksekusi tahun ini dan harus ada pemberangkatan dari peserta yang sudah dilatih. Saya minta seluruh pihak mengawal secara intensif, mulai dari proses pelatihan hingga penempatan kerja,” tegasnya.
Program Kelas Migran Vokasi dirancang untuk mencetak generasi pekerja migran yang profesional, terampil, dan memiliki daya saing global. Pada tahun ini, program tersebut ditargetkan dapat diikuti sebanyak 7.855 siswa SMA dan SMK di Provinsi Lampung, dengan dukungan 93 pengajar atau sensei.
Selain pembekalan bahasa, para peserta juga akan mendapatkan pelatihan keterampilan teknis sesuai kebutuhan industri di negara tujuan, khususnya Jepang. Untuk memastikan pelatihan berjalan tepat sasaran, akan dilakukan proses penyaringan minat dan potensi siswa agar pembelajaran yang diberikan lebih terarah.
BP3MI Lampung dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa peluang kerja ke Jepang saat ini masih terbuka cukup besar. Tercatat ada 475 peluang kerja yang tersedia, dengan kebutuhan terbesar berada di sektor Food and Beverage (F&B) dan hospitality sebanyak 229 lowongan.
Selain itu, sektor kesehatan dan caregiving membutuhkan 80 tenaga kerja, agrikultur dan perikanan 72 orang, logistik dan service 58 orang, serta manufaktur dan konstruksi sebanyak 39 orang.
BP3MI juga menjelaskan bahwa tren perekrutan tenaga kerja ke Jepang saat ini semakin mengarah pada sistem berbasis keahlian (skill-based recruitment), di mana kemampuan dan keterampilan menjadi faktor utama, sementara perbedaan gender tidak lagi menjadi batasan utama dalam sebagian besar lowongan yang tersedia.
Untuk mendukung implementasi program, Pemerintah Provinsi Lampung akan memperkuat kolaborasi dengan seluruh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di daerah guna mengawal proses pelatihan hingga penempatan kerja. LPK juga menyatakan kesiapan untuk mendukung program ini dengan membagi skema pelatihan ke dalam dua jalur, yakni jalur magang dan jalur kerja.
Jihan juga mengingatkan agar setiap kendala yang muncul selama pelaksanaan program dapat segera dikoordinasikan sejak awal agar tidak menghambat proses pemberangkatan peserta.
“Jika ada kendala, segera dikoordinasikan. Jangan sampai saat mendekati waktu keberangkatan justru muncul ketidaksiapan yang menghambat program ini. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Melalui Program Kelas Migran Vokasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap semakin banyak generasi muda yang memiliki keterampilan unggul dan mampu bersaing di pasar kerja internasional, sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung. (rip)
