Morallampung - Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan arah pembangunan daerah ke depan akan difokuskan pada penguatan ekonomi mandiri, peningkatan daya saing, dan pembangunan yang lebih terukur di tengah keterbatasan anggaran.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-62 Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Selasa (31/3/2026).
Dalam sambutannya, Jihan menegaskan bahwa peringatan hari jadi bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk mempertegas arah pembangunan daerah ke depa
“Lampung harus maju, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi,” kata Jihan.
Ia menyebutkan sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat 5,28 persen, bahkan melampaui rata-rata nasional. Selain itu, tingkat kemiskinan turun menjadi 9,66 persen dan untuk pertama kalinya berada pada satu digit.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung juga meningkat menjadi 73,98 dan masuk kategori tinggi.
“Capaian ini menjadi fondasi untuk mendorong pembangunan yang lebih kuat ke depan,” ujarnya.
Meski begitu, Pemerintah Provinsi Lampung mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan ruang fiskal serta dampak ketidakpastian global terhadap harga dan investasi.
Karena itu, pemerintah daerah akan mengubah pendekatan pembangunan menjadi lebih terukur dan fokus pada program prioritas.
Menurut Jihan, beberapa program yang akan didorong ke depan di antaranya penguatan ekonomi desa melalui program Desaku Maju, percepatan hilirisasi produk daerah, serta penguatan ketahanan pangan dan energi.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi perhatian. Tingkat kemantapan jalan di Lampung disebut sudah mencapai 79,79 persen pada 2025.
Di sektor pelayanan publik, pemerintah daerah juga mendorong transformasi digital melalui aplikasi Lampung-In yang telah digunakan puluhan ribu masyarakat untuk mengakses layanan publik.
Jihan menambahkan, pembangunan Lampung ke depan juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, kabupaten/kota, serta sektor swasta agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.(*)
