Morallampung, – Konflik berkepanjangan antara manusia dan gajah di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK), Kabupaten Lampung Timur, kini diarahkan menjadi momentum lahirnya model penanganan konflik satwa liar berskala nasional.
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menilai, perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap konflik gajah di Way Kambas membuka ruang kolaborasi besar antara pemerintah pusat, daerah, hingga komunitas internasional untuk mengakhiri persoalan yang telah berlangsung puluhan tahun.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengatakan, masuknya isu konflik gajah-manusia Way Kambas ke dalam agenda strategis nasional menjadi harapan baru bagi masyarakat desa penyangga yang selama ini hidup berdampingan dengan ancaman konflik.
“Ini bukan lagi persoalan daerah semata. Ketika Presiden membawa isu Way Kambas hingga forum internasional, artinya ada komitmen kuat untuk mencari solusi jangka panjang,” ujar Ela saat meninjau kawasan TNWK bersama Gubernur Lampung, Sabtu (24/1/2026).
Menurut Ela, perhatian pemerintah pusat sangat krusial karena konflik gajah-manusia tidak hanya menyangkut keselamatan warga, tetapi juga kelestarian ekosistem konservasi nasional.
“Tujuannya jelas, masyarakatnya aman dan sejahtera, sementara gajah tetap terlindungi. Kita ingin hidup berdampingan, bukan saling mengorbankan,” katanya.
Ela menuturkan, dalam berbagai dialog bersama pemerintah provinsi dan pusat, salah satu solusi yang dinilai paling realistis adalah pembangunan batas kawasan permanen sebagai pemisah yang jelas antara wilayah konservasi dan permukiman warga.
“Pembangunan tanggul atau batas permanen ini tidak bisa ditangani sendiri oleh daerah. Kami mendorong kolaborasi penuh karena skalanya sangat besar,” jelasnya.
Ia mengakui, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan utama.
“Dengan APBD kabupaten maupun provinsi, tentu tidak memungkinkan. Kami berharap dukungan melalui APBN atau kerja sama internasional,” ujarnya.
Ela menegaskan, seluruh aspirasi desa penyangga telah disampaikan, dan pemerintah daerah siap mendukung penuh langkah strategis pemerintah pusat dan provinsi.
“Kami ingin konflik ini benar-benar berakhir, bukan ditangani secara sementara,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan Way Kambas akan diposisikan sebagai proyek percontohan nasional dalam penanganan konflik gajah dan manusia.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Dialog Gerakan Bersatu dengan Alam dalam rangka Mitigasi Konflik Gajah dan Manusia di Balai TNWK, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Sabtu (24/1/2026).
“Way Kambas akan menjadi rujukan bagi taman nasional lain di Indonesia. Karena itu, solusinya harus berbasis kajian teknis dan kebutuhan masyarakat,” kata Mirza.
Gubernur menyebut, pemerintah menargetkan pembangunan batas kawasan permanen sepanjang sekitar 60 hingga 70 kilometer yang disesuaikan dengan karakter wilayah, mulai dari rawa hingga tanah keras.
“Tim teknis langsung turun melakukan feasibility study. Pembatas ini harus aman bagi masyarakat, tidak merusak ekologi, dan tetap memperhatikan pergerakan gajah,” ujarnya.
Mirza juga mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto menempatkan konflik gajah Way Kambas sebagai isu prioritas nasional, bahkan dibahas dalam kerja sama strategis internasional, termasuk dengan Kerajaan Inggris.
“Way Kambas disiapkan sebagai laboratorium kebijakan konservasi untuk 57 taman nasional di Indonesia,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Pemprov Lampung juga menyiapkan penguatan sumber daya manusia dan pelibatan masyarakat. Saat ini, jumlah polisi hutan di TNWK dinilai belum ideal dibanding luas kawasan yang mencapai sekitar 125.000 hektare dan berbatasan langsung dengan permukiman hampir 800.000 jiwa.
“Kita akan membangun kemitraan konservasi dan satgas desa. Masyarakat harus menjadi bagian dari solusi,” jelas Mirza.
Dukungan juga datang dari Panglima Kodam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi yang menegaskan kesiapan TNI membantu mitigasi konflik secara humanis.
“TNI siap mendukung, dengan prinsip gajah tetap dilindungi dan masyarakat merasa aman,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, perwakilan desa penyangga menyampaikan harapan besar terhadap langkah konkret pemerintah.
Kepala Desa Braja Harjosari, Suryanto, menyebut komitmen pemerintah kali ini memberi harapan baru bagi warga.
“Kami sudah lama hidup dalam bayang-bayang konflik. Jika ini benar-benar dijalankan, kami siap mendukung penuh,” katanya.
Melalui Dialog Gerakan Bersatu dengan Alam, penanganan konflik gajah dan manusia di Way Kambas diarahkan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan terintegrasi dalam kebijakan konservasi nasional berbasis ekologi, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.
Keberhasilan Way Kambas diharapkan menjadi contoh nasional bahwa konservasi dan kehidupan masyarakat dapat tumbuh berdampingan sebagai fondasi ketahanan lingkungan Indonesia. (C1/red)
