Morallampung – Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah pusat, TNI, dan Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) menegaskan komitmen serius dalam menanggulangi konflik gajah dan manusia yang telah berlangsung puluhan tahun di desa-desa penyangga kawasan Taman Nasional Way Kambas.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal usai melakukan dialog bersama kepala desa, camat, serta tokoh masyarakat desa penyangga di sekitar Way Kambas.
Menurut Gubernur, dialog tersebut menjadi wadah untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat terkait permasalahan konflik satwa liar, khususnya gajah, yang hingga kini masih sering terjadi.
“Kami melakukan dialog bersama kepala desa, camat, dan tokoh-tokoh desa penyangga di sekitar Way Kambas untuk menerima aspirasi serta membahas langkah-langkah penanggulangan konflik gajah dan warga yang sudah terjadi puluhan tahun,” ujar Rahmat Mirzani Djausal.
Ia menjelaskan, karakteristik wilayah desa penyangga sangat beragam. Ada desa yang berada di kawasan rawa, semak belukar, hingga tanah keras. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas infrastruktur pengamanan yang selama ini dibangun.
“Keluhan masyarakat itu berbeda-beda. Ada wilayah rawa, ada yang tidak rawa, ada yang masih semak. Ada yang tanggulnya kurang tinggi, ada juga yang butuh penambahan personel untuk penjagaan malam. Ini yang perlu kita lakukan intensifikasi penjagaan sambil menunggu rencana besar pembangunan batas pengaman permanen antara TNWK dan desa-desa penyangga,” jelasnya.
Gubernur menambahkan, pemerintah pusat saat ini telah menyelesaikan tahap survei awal terkait rencana pembangunan pembatas permanen.
Selanjutnya akan dilakukan feasibility study atau studi kelayakan guna memastikan pembangunan tersebut sesuai aspek teknis dan berkelanjutan.
“Ini baru selesai survei. Segera dibuat feasibility study karena panjangnya hampir 70 kilometer. Pembatas ini harus dirancang agar tidak mengganggu aktivitas gajah maupun manusia dan bisa berlaku secara permanen dan berkelanjutan,” kata Mirza.
Ia menegaskan, penanganan konflik gajah dan manusia di Way Kambas merupakan perhatian khusus Presiden Republik Indonesia. Bahkan isu tersebut menjadi perhatian internasional dalam konteks konservasi.
“Ini tindak lanjut dari perhatian khusus Bapak Presiden kepada masyarakat Way Kambas. Bahkan saat bertemu Pangeran Charles di Inggris, disepakati kerja sama konservasi di 57 taman nasional, dengan Way Kambas sebagai proyek percontohan. Presiden melihat konflik gajah dan manusia ini harus segera diselesaikan,” ungkapnya.
Gubernur juga menyoroti keterbatasan pemerintah kabupaten yang selama ini membangun tanggul darurat dari tanah.
“Sekarang memang sudah ada tanggul yang dikerjakan kabupaten, tapi sifatnya belum permanen. Kalau hujan sering longsor dan gajah masih bisa naik. Ini tidak menyelesaikan masalah. Karena itu, harus dibuat tanggul permanen sebagai solusi jangka panjang konservasi,” tegasnya.
Sementara itu, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Kristomei Sianturi menyatakan kesiapan TNI untuk terlibat aktif dalam mitigasi konflik gajah dan manusia di wilayah Lampung dan Bengkulu.
“Kita bersatu dalam rangka mitigasi konflik antara gajah dan manusia. Ada permintaan partisipasi dari masyarakat, dan kami sebagai Pangdam siap membantu pemerintah daerah sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, TNI memiliki satu Batalyon Teritorial Pembangunan yang lokasinya dekat dengan TNWK dan dapat diperbantukan apabila desa-desa penyangga membutuhkan dukungan personel.
“Pada prinsipnya TNI siap kapan pun diminta. Namun tetap perlu sinkronisasi SOP, jumlah personel, serta wilayah penugasan. Kami juga butuh masukan dari masyarakat, di mana saja dibutuhkan, kami siap mengirimkan pasukan,” tegas Pangdam.
Di sisi lain, Kepala Balai TNWK Zaidi menyampaikan bahwa pihaknya juga tengah mengupayakan penguatan sumber daya manusia dan sarana pendukung di lapangan.
“Saat ini kami mengusulkan peningkatan honor bagi Masyarakat Mitra Polhut (MMP) kepada Menteri. Mudah-mudahan disetujui karena ini cukup membantu mereka. Selain itu, pembangunan gubuk-gubuk jaga juga sedang kami usulkan,” jelas Zaidi.
Ia menambahkan, persiapan pembangunan tanggul permanen dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi geografis kawasan.
“Dari total 122 kilometer batas kawasan dengan desa, saat ini masih dalam tahap pemetaan dan survei oleh tim design engineer sipil. Kondisinya beragam, ada rawa, tanah keras, hingga sungai. Model pembatasnya nanti akan disesuaikan dengan kondisi eksisting di lapangan. Ini masih dalam proses,” pungkasnya.
Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, TNI, dan masyarakat, diharapkan konflik gajah dan manusia di Way Kambas dapat diminimalkan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan keselamatan warga maupun kelestarian satwa liar. (C1/red)
