Morallampung — Program Koperasi Merah Putih yang tengah digulirkan pemerintah dinilai masih menyisakan banyak persoalan mendasar, mulai dari kejelasan konsep, mekanisme pembangunan, hingga kesiapan desa sebagai pelaksana di tingkat bawah.
Penilaian tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal. Ia mengungkapkan, hingga kini DPRD belum menerima penjelasan resmi dan komprehensif dari Pemerintah Provinsi Lampung terkait arah kebijakan serta teknis implementasi Koperasi Merah Putih di daerah.
Yozi menyebut, komunikasi antara eksekutif dan legislatif terkait program tersebut belum berjalan optimal. Bahkan, pembahasan khusus bersama DPRD belum pernah dilakukan.
“Kalau pembicaraan resmi antara pemerintah provinsi dengan DPRD, sejauh ini belum ada. Saya di Komisi III juga belum mendengar secara utuh arahnya seperti apa,” ujar Yozi, Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan pengamatan di daerah pemilihannya yang mayoritas wilayah pedesaan, kesiapan desa dalam mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih sangat beragam.
Sejumlah desa dinilai siap karena memiliki aset lahan yang dapat dihibahkan untuk pembangunan kantor koperasi, namun tidak sedikit desa lain yang justru tidak memiliki kemampuan serupa.
Kondisi tersebut, menurut Yozi, berpotensi menimbulkan ketimpangan pelaksanaan program antarwilayah jika tidak diantisipasi sejak awal.
Di lapangan, Yozi juga mengaku mendengar adanya skema alternatif yang dilakukan pihak tertentu, seperti pembelian lahan secara pribadi yang kemudian dihibahkan untuk pembangunan gedung koperasi.
Meski demikian, ia menilai langkah tersebut tetap perlu dikaji secara hati-hati karena menyangkut pembangunan fasilitas publik yang seharusnya mengikuti mekanisme yang jelas dan transparan.
“Saya juga tidak paham mekanisme pembangunan gedungnya seperti apa. Biasanya pembangunan harus melalui lelang atau penunjukan sesuai aturan. Yang saya dengar, dana pembangunan itu disalurkan melalui tentara. Nah, posisi tentara ini sebagai apa, sebagai pemegang kas atau bagaimana, kami juga tidak tahu,” ungkapnya.
Selain aspek fisik, Legislator Partai Demokrat ini menyoroti persoalan substansi yang dinilai jauh lebih krusial, yakni masih kaburnya konsep Koperasi Merah Putih itu sendiri di mata masyarakat desa. Ia menyebut, banyak kepala desa dan warga yang hingga kini belum memahami secara konkret koperasi tersebut akan bergerak di sektor apa dan memberikan manfaat seperti apa.
Menurutnya, istilah koperasi vertikal yang kerap disampaikan pemerintah juga belum dipahami dengan baik di lapangan.
“Konsep koperasi vertikal itu sendiri saya masih bingung. Koperasi vertikal itu apa? Mau jadi toserba, sekarang sudah banyak minimarket. Soal pupuk juga sudah ada kios-kios. Jadi fungsinya ini di mana?” katanya.
Yozi juga mempertanyakan relevansi penerapan Koperasi Merah Putih di wilayah perkotaan seperti Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Menurutnya, kebutuhan masyarakat kota sebagian besar sudah terlayani oleh sistem yang ada, termasuk akses ke lembaga keuangan formal.
“Kalau simpan pinjam di kota, orang tidak harus lewat koperasi. Selama syarat terpenuhi, langsung saja ke bank. Bank juga pasti menyalurkan kredit kalau persyaratan lengkap,” ujarnya.
Ia menilai, skema simpan pinjam melalui koperasi justru berpotensi memperpanjang rantai birokrasi. Padahal, dalam konteks pembiayaan usaha, rentang kendali yang pendek dinilai lebih efisien dan minim risiko.
“Kalau syarat sudah terpenuhi, kenapa tidak langsung ke bank saja? Rentang kendali itu makin pendek makin baik,” tegasnya.
Yozi mengakui, hingga saat ini dirinya masih berupaya memahami secara menyeluruh konsep Koperasi Merah Putih. Ia bahkan secara terbuka menyatakan masih perlu belajar lebih dalam untuk mengetahui ke mana arah program tersebut akan dibawa.
“Saya ini masih perlu belajar. Koperasi Merah Putih itu sebenarnya mau dibawa ke arah mana,” katanya.
Ia pun mengingatkan agar program yang secara konsep dinilai baik ini tidak berhenti pada simbol dan seremoni semata. Yozi menyinggung pengalaman masa lalu, termasuk Koperasi Unit Desa (KUD), yang dahulu digulirkan secara masif namun kini hanya sebagian kecil yang benar-benar bertahan dan berfungsi.
“Jangan sampai ini menjadi program monumental, tapi monumental yang keropos. Bangunannya ada, tapi aktivitasnya tidak berjalan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung kabar mengenai sejumlah kantor Koperasi Merah Putih yang sebelumnya diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, namun belakangan disebut tidak lagi beroperasi akibat keterbatasan modal dan persoalan manajerial.
Di sisi lain, Yozi turut menyoroti berkembangnya persepsi keliru di tengah masyarakat terkait pemotongan lebih dari 60 persen alokasi dana desa yang dikaitkan langsung dengan pendanaan Koperasi Merah Putih.
“Di masyarakat berkembang asumsi pemotongan ADD itu untuk Koperasi Merah Putih, padahal belum tentu seperti itu. Ini yang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kecurigaan,” jelasnya.
Meski mengakui adanya berbagai keraguan dan kecurigaan di masyarakat, Yozi menegaskan dirinya tetap berharap program Koperasi Merah Putih dapat berjalan sesuai tujuan awal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di desa.
“Saya masih berharap kecurigaan-kecurigaan itu tidak terbukti pada saatnya. Sebagai DPRD, kami tentu memberi dukungan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan,” pungkasnya. (C1/red)
