 |
| Ketua DPD Golkar Kota Bandarlampung Rycko Menoza memimpin rapat pembentukan tim formatur yang berakhir deadlock, Selasa (22/9/2026) |
Morallampung - Penyusunan kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung periode 2026-2031 belum menemui titik temu setelah tim formatur Musyawarah Daerah (Musda) XI mengalami kebuntuan atau deadlock.
Ketua DPD Partai Golkar Bandar Lampung terpilih, Rycko Menoza, mengatakan kebuntuan tersebut terjadi karena adanya miskomunikasi di antara anggota tim formatur terkait komposisi kepengurusan.
Hal itu disampaikan Rycko saat konferensi pers di Kantor DPD II Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Selasa (22/9/2026).
Rycko didampingi Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Bandar Lampung, Ali Wardana.
"Saya tidak ada persoalan dengan kepengurusan-kepengurusan yang kita ditunjuk dari DPD, tetapi memang ya ada sedikit miskomunikasi," kata Rycko.
Sebelumnya, Rycko ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Bandar Lampung periode 2026-2031 dalam Musda XI, Senin (21/9/2026).
Ia menjadi satu-satunya calon yang mendaftarkan diri sebagai Ketua DPD Golkar Bandar Lampung dan mendapat dukungan dari seluruh peserta Musda.
Namun, setelah penetapan ketua, proses penyusunan kepengurusan justru mengalami kendala.
Tim formatur yang berjumlah lima orang belum mencapai kesepakatan mengenai susunan pengurus.
Rycko yang juga ditunjuk sebagai ketua tim formatur mengatakan proses penyusunan kepengurusan seharusnya dilakukan melalui pembahasan bersama dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat.
Menurutnya, aspirasi pimpinan kecamatan (PK) Golkar di Bandar Lampung juga perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kepengurusan.
"Ya mereka juga tentu berharap, ya mereka juga didengar dalam hal susunan kepengurusan, itu makanya kemarin tidak terjadi diskusi lah, jadi bisa dikatakan rapat tidak terlaksanalah," ujarnya.
Rycko menjelaskan persoalan mencuat ketika tim formatur diminta menandatangani berkas susunan kepengurusan.
Menurut dia, anggota formatur sebelumnya memang telah menandatangani daftar hadir. Namun, mereka keberatan ketika diminta menandatangani surat keputusan (SK) kepengurusan.
"Pada saat SK dicetak, diprint, kita disuruh tanda tangan, nah itu yang menjadi, apa istilahnya, ya menjadi tidak sepakat lah ya," katanya.
Ia mengatakan salah satu anggota formatur sempat meminta agar susunan kepengurusan diperlihatkan terlebih dahulu.
Namun, menurut Rycko, daftar nama tersebut tidak diperlihatkan secara lengkap kepada seluruh anggota formatur.
Rycko menegaskan dirinya tidak mempermasalahkan nama-nama tertentu yang masuk dalam struktur kepengurusan.
Ia menyebut persoalannya lebih pada sejumlah posisi yang perlu dibicarakan bersama agar dapat diterima seluruh anggota formatur dan unsur pemilik suara.
"Yang pasti dari saya tidak ada, saya tidak cocok dengan si A, si B, si C, saya kira semuanya cocok, yang pasti dari saya tidak ada hal yang saya tidak akomodir," ujarnya.
Untuk menyelesaikan kebuntuan tersebut, Rycko mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPD Partai Golkar Provinsi Lampung.
Apabila persoalan belum juga menemukan jalan keluar, ia membuka kemungkinan untuk berkonsultasi dengan DPP Partai Golkar guna mendapatkan petunjuk.
"Saya kira kita ingin segera di SKK, karena saya kira ukuran solid atau tidaknya, dari mulai komposisi ke pengurusan, ini pasti dilihat khalayak ramai," kata Rycko.
Sebelumnya, pembahasan tim formatur pada Senin (21/9/2026) berlangsung alot setelah diberi waktu untuk menyusun kepengurusan sekitar pukul 13.15 WIB.
Pembahasan terutama terjadi dalam menentukan sejumlah posisi strategis, termasuk sekretaris dan bendahara.
Dalam pembahasan tersebut, Rycko disebut menghendaki Mashudi untuk mengisi posisi sekretaris.
Sementara itu, Hanan A. Rozak selaku anggota formatur yang mewakili DPD Partai Golkar Provinsi Lampung mengajukan nama Benny Halomoan Nauly.
Situasi kemudian semakin rumit ketika anggota formatur disodori berkas susunan kepengurusan untuk ditandatangani.
Sejumlah anggota formatur mempersoalkan proses tersebut karena komposisi dan nama-nama pengurus belum diperlihatkan secara lengkap kepada mereka.
Adapun lima anggota tim formatur Musda XI DPD Golkar Bandar Lampung terdiri dari Rycko Menoza, Hanan A. Rozak, M. Rifai selaku Ketua Golkar Kecamatan Kedamaian, Samsir selaku Ketua Golkar Kecamatan Rajabasa, serta Darma Edi Thabrani dari unsur Karya Kekaryaan.
Di tengah proses penyusunan kepengurusan yang belum selesai, Rycko mengatakan pihaknya akan segera melakukan konsolidasi organisasi setelah struktur kepengurusan terbentuk.
Konsolidasi akan dilakukan hingga tingkat kecamatan, mengingat Golkar Bandar Lampung memiliki struktur di 20 kecamatan.
Konsolidasi tersebut juga disiapkan untuk menghadapi agenda politik mendatang, termasuk Pemilu 2029.
Rycko menyebut Golkar saat ini memiliki enam kursi di DPRD Kota Bandar Lampung.
Ia berharap perolehan tersebut dapat dipertahankan sekaligus ditingkatkan menjadi delapan kursi atau bahkan lebih pada Pemilu 2029.
"Artinya sekarang kita perolehannya di Bandar Lampung ada 6 kursi, kita syukur-syukur bisa bertambah 8, 8 itu kan kita tinggal petakan mana yang lemah, mana yang perlu penguatan, atau syukur-syukur bisa melebihi dari itu," ujarnya.
Sementara saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya kembali maju dalam pemilihan kepala daerah, Rycko memilih belum membicarakan hal tersebut.
Ia mengatakan fokus terdekatnya adalah menyelesaikan struktur kepengurusan Golkar Bandar Lampung dan memperkuat perolehan kursi legislatif.
"Kalau bicara wali kota, nanti lah ini masih pagi lah ya, jangan sampai kita ngomong gede, sementara persiapan kita belum mapan," kata Rycko. (*)
