morallampung — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Lampung Selatan melontarkan kritik keras terhadap capaian pemerintahan daerah yang dinilai masih jauh dari target besar Pitu Vista. Organisasi mahasiswa tersebut menegaskan, visi pembangunan tidak boleh berhenti pada slogan, sementara problem mendasar rakyat belum terselesaikan.
Ketua Umum PMII Lampung Selatan, Nico Mardana, menyatakan bahwa narasi “Menuju Generasi Emas 2045” menjadi kontradiktif ketika indikator sosial-ekonomi menunjukkan stagnasi.
“Bagaimana kita berbicara tentang Generasi Emas, jika angka kemiskinan masih di atas 12 persen? Itu bukan angka kecil. Itu ribuan keluarga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar,” tegas Nico dalam pernyataan resminya, Selasa (3/3).
PMII menilai program pengentasan kemiskinan belum menunjukkan terobosan signifikan. Alih-alih menurun secara drastis, angka kemiskinan dinilai bergerak lambat dan belum menyentuh akar persoalan struktural, seperti akses pekerjaan layak dan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat.
Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih berada di kisaran 4–5 persen juga menjadi sorotan. Menurut PMII, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya kebijakan penciptaan lapangan kerja serta penguatan kualitas sumber daya manusia.
“Jika Pitu Vista berbicara tentang penguatan SDM, maka ukuran keberhasilannya harus jelas. Lapangan kerja harus tersedia, pelatihan harus efektif, dan serapan tenaga kerja harus meningkat secara nyata,” ujar Nico.
Lebih tajam lagi, PMII menyoroti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2024–2025 yang mencatat sejumlah temuan, antara lain kelebihan pembayaran kegiatan, kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi proyek, serta administrasi belanja yang belum tertib.
PMII mempertanyakan komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK tersebut.
“Temuan BPK bukan sekadar catatan administratif. Itu menyangkut uang rakyat. Jika belum seluruhnya ditindaklanjuti dan dikembalikan sesuai rekomendasi, maka ini menjadi alarm serius soal akuntabilitas,” tegasnya.
Menurut PMII, alarm yang dimaksud bukan sekadar kritik administratif, melainkan warning terbuka bagi publik untuk melakukan konsolidasi rakyat. Nico menyebut, ketika tata kelola anggaran bermasalah dan indikator kesejahteraan stagnan, masyarakat tidak boleh diam.
“Alarm ini adalah peringatan bagi seluruh elemen masyarakat—mahasiswa, pemuda, buruh, petani, dan tokoh sipil—untuk bersatu mengawal kebijakan daerah. Demokrasi memberi ruang kontrol publik. Jika pemerintah tidak segera berbenah, maka konsolidasi rakyat adalah keniscayaan,” ujarnya.
PMII menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal serta belum kokohnya komitmen terhadap prinsip good governance.
Menurut Nico, pemerintah daerah harus berhenti berlindung di balik narasi pembangunan jangka panjang jika persoalan tata kelola hari ini belum dibereskan.
“Visi besar tidak boleh menjadi tameng pencitraan. Evaluasi total harus dilakukan. Transparansi harus dibuka ke publik. Jika tidak, maka kepercayaan masyarakat akan terus tergerus,” katanya.
PMII menyatakan akan terus mengawal penyelesaian seluruh rekomendasi BPK serta mendorong perbaikan kebijakan sosial-ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat kecil.
“Uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Pembangunan harus terasa di dapur-dapur warga, bukan hanya di panggung seremoni. Jika peringatan ini diabaikan, maka gerakan rakyat akan menjadi konsekuensi logis,” pungkas Nico.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait kritik yang disampaikan PMII tersebut. (*)
