Morallampung — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menjamin kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat melalui dukungan anggaran sekitar Rp125 miliar selama tahun 2026.
Hal itu disampaikan Sekdaprov usai mengikuti forum bersama Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung dan Deputi BPJS Kesehatan Wilayah Sumbagsel yang membahas dukungan kepesertaan serta pelayanan BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung.
Sekdaprov menjelaskan, forum tersebut membahas berbagai kepentingan terkait dukungan fasilitas jaminan kesehatan bagi masyarakat Lampung, termasuk memastikan cakupan kepesertaan tetap terjaga.
“Ini adalah forum terkait kepentingan fasilitas jaminan kesehatan. Kita bersama Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung dan Deputi BPJS Wilayah Sumbagsel membahas dukungan kepesertaan, cakupan, dan dukungan BPJS kepada Provinsi Lampung,” katanya.
Menurut dia, Pemprov Lampung bersama DPRD telah mengalokasikan anggaran untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp85 miliar dan peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar Rp40 miliar.
“Kita pastikan dukungan bersama DPRD telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini, yakni PBI sebesar Rp85 miliar dan PBPU sebesar Rp40 miliar,” ujarnya.
Ia menambahkan, realisasi pembayaran iuran tersebut akan dipastikan tepat waktu agar keaktifan kepesertaan masyarakat tetap terjamin sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal.
“Dalam pelaksanaannya, proses realisasi pembayarannya kita pastikan tepat waktu sehingga kecukupan dan keaktifan kepesertaan bisa terjamin serta terlaksana dengan baik,” jelasnya.
Selain itu, BPJS Kesehatan juga memaparkan berbagai dukungan terkait peningkatan kualitas layanan kesehatan di Provinsi Lampung.
Sekdaprov menyebut anggaran sekitar Rp125 miliar itu dialokasikan untuk satu tahun guna meng-cover masyarakat di 15 kabupaten/kota se-Lampung.
“Untuk satu tahun meng-cover masyarakat Lampung di 15 kabupaten/kota. Tentunya masing-masing daerah sudah memiliki dukungan sendiri, tinggal bagaimana provinsi meng-cover kabupaten/kota yang belum,” pungkasnya.(rip)
