Morallampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI yang dipimpin Saleh Partaonan Daulay di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis (23/4/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan meninjau perkembangan sektor perindustrian, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, serta sarana publikasi di Provinsi Lampung.
Dalam pemaparannya, Gubernur Mirza menyampaikan bahwa struktur ekonomi Lampung masih didominasi sektor pertanian. Dari total luas wilayah sekitar 3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare merupakan lahan pertanian dengan komoditas utama padi, jagung, dan singkong.
“Sebagian besar penduduk Lampung menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Hampir dua juta keluarga bekerja di sektor ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Dengan APBD sekitar Rp6,7 triliun, pemerintah provinsi harus mengelola wilayah luas dengan kebutuhan infrastruktur yang tinggi, terutama untuk distribusi hasil pertanian.
Menurutnya, kebijakan harga komoditas seperti gabah dan jagung terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun sebelumnya, ekonomi Lampung tumbuh 5,28 persen, melampaui rata-rata nasional setelah adanya intervensi harga.
Sejumlah indikator sosial ekonomi juga menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan turun dari 10,7 persen pada 2024 menjadi 9,6 persen, sementara inflasi tercatat sebagai yang terendah secara nasional sebesar 1,25 persen. Nilai Tukar Petani (NTP) juga meningkat hingga sekitar 130.
“Perbaikan ini menunjukkan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi Lampung,” kata dia.
Di sektor industri, kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baru mencapai 18 persen dan masih didominasi industri berbasis komoditas. Dari potensi nilai komoditas sebesar Rp150 triliun, baru sekitar Rp30 triliun yang diolah melalui hilirisasi.
Ke depan, Pemprov Lampung berencana mengembangkan lima kawasan industri yang didukung infrastruktur pelabuhan strategis untuk ekspor wilayah Sumatera bagian selatan.
Sementara di sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan nusantara meningkat dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025. Namun, rata-rata lama tinggal wisatawan masih 1,3 hari dengan tingkat belanja yang relatif rendah.
“Potensi wisata Lampung besar, tetapi perlu penguatan ekosistem agar lama tinggal dan belanja wisatawan meningkat,” ujarnya.
Di sisi lain, sektor UMKM di Lampung mencapai sekitar 398 ribu unit, dengan 70 persen dikelola perempuan. Tantangan utama yang dihadapi adalah kesamaan produk dan keterbatasan kapasitas produksi.
Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengapresiasi capaian pembangunan di Lampung. Ia menilai terdapat dinamika positif dalam satu setengah tahun terakhir.
“Dari seluruh paparan yang disampaikan, ini bagian dari prestasi. Terlihat adanya gairah pembangunan di Lampung,” ujarnya.
Menurutnya, Lampung memiliki potensi besar baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat menjadi modal utama pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mirza juga mengusulkan sejumlah hal kepada Komisi VII DPR RI, di antaranya percepatan pembangunan kawasan industri, peningkatan infrastruktur pendukung, penguatan hilirisasi, pengembangan pariwisata, serta dukungan bagi ekonomi kreatif dan UMKM.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyampaikan hasil kunjungan
kerja tersebut, termasuk sejumlah aspirasi strategis di sektor industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.
Ia menyebut, salah satu poin utama di sektor industri adalah penambahan kawasan industri di Lampung. Dari lima kawasan yang direncanakan, salah satunya akan berada di wilayah Way Kanan, sementara empat lainnya masih dalam tahap tindak lanjut.
Di sektor pariwisata, pembahasan mencakup pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pesawaran dan Lampung Selatan. Pemerintah pusat disebut memberikan respons positif, termasuk peluang insentif seperti tax holiday, meski tetap memerlukan harmonisasi regulasi.
Sementara di sektor UMKM dan ekonomi kreatif, Komisi VII DPR RI mendorong pembentukan sistem holding atau agregator untuk menghimpun produk UMKM agar memiliki skala ekonomi lebih besar dan mampu menembus pasar ekspor.
“UMKM perlu didorong agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan agregator, kapasitas produksi bisa ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar, termasuk ekspor,” ujar Chusnunia.
Selain itu, hilirisasi komoditas singkong juga menjadi perhatian, termasuk pengembangan produk turunan seperti Modified Cassava Flour (Mocaf).
Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.(*)
